Jalur Afirmasi dengan ketentuan sebagai berikut :
2.1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Calon Pesertia Didik yang berasal dari
keluarga ekonomi tidak mampu yang termasuk didalamnya anak panti
asuhan, dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang
menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan
dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien
dan/atau orang dengan kasus Covid 19.
2.2. Calon Peserta Didik yang wajib diterima melalui Jalur Afirmasi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
2.3. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 2.2 dapat tidak terpenuhi,
apabila jumlah Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang
dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
2.4. Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan
keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP/PP) dan atau
terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan
anak panti asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
2.5. Sebagai bentuk penghargaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
memberikan dispensasi/prioritas langsung diterima (utamanya di wilayah
zonasinya) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan
Pendidikan pada jalur afirmasi dalam PPDB kepada putera puteri tenaga
kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien
Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus
Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus
Covid 19 , sepanjang Calon Peserta Didik dimaksud memenuhi ketentuan
lain yang dipersyaratkan.
2.6. Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana tersebut
dalam angka 2.5 bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Tengah, meliputi :
a. Tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RS milik Pusat,
Provinsi, TNI/Polri, Kabupaten/Kota, dan Swasta yang bertugas di
ruang isolasi Covid-19, ruang HCU/ICU/CCU Covid-19, ruang IGD
Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien Covid-19 serta vaksinator Covid-19 dan tenaga penunjang yang merupakan
Tim Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit.
b. Tenaga kesehatan yang bekerja di Laboratorium Kesehatan yang
memeriksa spesimen Covid-19 terkonfirmasi.
c. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan Provinsi,
UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, UPT
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota termasuk Puskesmas serta Klinik
mampu vaksin yang melakukan penelusuran kasus Covid-19,
pemantauan isolasi mandiri/wisma karantina danlatau pengambilan
spesimen (swab) Covid-19 terkonfirmasi.
d. Kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang melaksanakan penelusuran
kasus Covid-19.
e. Tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan tenaga lain sebagaimana
tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf d merupakan Tim
Penanganan Covid-19 dan telah ditetapkan oleh Gubernur/
BupatiMahkota atau Kepala Puskesmas (bagi pelaksana penelusuran
kasus oleh kader, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) atau Direktur Rumah
Sakit.
2.7 . Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam
angka 2.5 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dapat
diberikan dispensasi/prioritas langsung diterima utamanya di wilayah
zonasinya apabila orang tua Calon Peserta Didik masih tercatat sebagai
warga Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan
disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya
bertugas, dan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan tujuan.
2.8. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta
didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan
Pendidikan yang bersangkutan.
2.9. Apabila jumlah Calon Peserta Didik putera/puteri tenaga kesehatan dan
tenaga pendukung yang menangani langsung pasien Covid-19 melebihi 5%
(lima persen) dari jumlah daya tampung Satuan pendidikan maka
dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur
berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga Calon Peserta
Didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan yang
berdasar pada Dapodik.
b. usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau
surat keterangan lahir, dan

2.10 Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur afirmasi tidak mencapai
20% (dua puluh persen), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.